Hukum Kontrak Internasional

Kontrak Internasional dikatakan jika pihak yang mengikatkan diri pada kontrak adalah warga negara atau badan hukum asing. Juga dikenal, kontrak internasional memiliki dimensi publik, yaitu kontrak di mana salah satu pihak adalah pemerintah atau aparaturnya. Dalam hal ini harus dicatat bahwa kontrak internasional dengan dimensi publik berbeda dari perjanjian internasional.

Dari beberapa sistem hukum yang ada di dunia, sistem hukum yang potensinya sangat berpengaruh pada kontrak internasional adalah sistem hukum hukum adat dan hukum perdata. Sehingga sebelum membahas kontrak internasional, perlu diketahui berdasarkan pembentukan hukum dan sifat kedua sistem hukum tersebut.

  1. Sistem yang legal Hukum adat

Sistem hukum berdasarkan yurisprudensi berasal dari keputusan hakim sebelumnya yang kemudian menjadi dasar keputusan hakim selanjutnya. Menurut definisi, sistem hukum hukum adat adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan keputusan hakim sebelumnya yang keputusan selanjutnya berlaku sebagai hukum di masyarakat. berdasarkan pembentukan hukum, sistem hukum Hukum adat Tidak tertulis bahwa ia memperoleh kekuatan yang mengikat dari keputusan hakim sebelumnya.

  1. Sistem yang legal Hukum perdata

Sistem hukum yang dikodifikasikan, hukum dasar dinyatakan dalam buku hukum (kode), dalam memutuskan suatu kasus, hakim tidak terikat oleh prinsip preseden sehingga UU menjadi sumber utama, dan sistem peradilan bersifat ingin tahu, yaitu hakim memiliki peran mengarahkan dan memutus perkara. Menurut definisi hukum perdata adalah undang-undang yang dibuat berdasarkan kodifikasi hukum yang dilakukan oleh badan legislatif yang ditulis secara alami

Ringkasnya perbedaan dalam sistem hukum Hukum adat dan sistem hukum Hukum perdata dalam sistem pengaturan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Hukum adatHukum perdata
  1. Didominasi oleh hukum tidak tertulis melalui keputusan hakim sebelumnya
  2. Tidak ada pemisahan ketat antara hukum publik dan hukum privat
  1. Hukum tertulis
  2. Ada pemisahan yang jelas dan jelas antara hukum publik dan hukum privat

Memahami dua sistem ini sangat penting dalam hal penyusunan kontrak internasional. Sejalan dengan perbedaan antara kedua sistem dalam prinsip validitas kontrak, mereka juga berbeda seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Hukum adat

Hukum perdata

  1. Perjanjian (Tawar-menawar) (penawaran dan penerimaan)
  2. Mampu melakukan kapasitas
  3. Keberadaan benda
  4. Pertimbangan
  1. Berurusan
  2. Kompeten (Begwam)
  3. Suatu hal tertentu
  4. Karena itu diperbolehkan

Perhatikan sistem hukum Hukum adat ada syaratnya pertimbanganKondisi ini sangat berbeda dengan kedua sistem. Dalam sistem hukum Hukum adat suatu kontrak dapat dikatakan sah jika memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang mengikat diri. Ini karena sistem hukum Hukum adat ada perbedaan di antara keduanya Kontrak dengan Persetujuan. Poin penting perbedaan antara Kontrak dengan Persetujuan terkandung dalam kondisi pertimbangansebagai salah satu persyaratan validitas hukum dari sistem hukum ini.

Kontrak (kontrak) dalam sistem hukum Hukum adat pada dasarnya berangkat dari perjanjian (Persetujuan) tetapi ada persyaratan utama dalam kontrak, yaitu adanya manfaat, manfaat, kontra-pencapaian (Pertimbangan) dari hubungan hukum, misalnya kontrak penjualan, sewa, dan sebagainya.

Persetujuan (Persetujuan) hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan hukum tetapi tidak selalu ada Pertimbangan Didalam itu. Hukum di Inggris menggunakan pendekatan objektif untuk mengidentifikasi persetujuan. Dapat dikatakan bahwa perjanjian satu arah, tidak ada kontra prestasi dari pihak lain, misalnya hibah.

Selain itu, sistem hukum ini tidak mengatur penyebab yang diizinkan sebagai persyaratan validitas hukum dari sistem hukum Hukum perdata, dengan kata lain bahwa bahkan jika tidak ada persyaratan validitas kontrak dalam bentuk alasan yang diizinkan, itu tidak berarti semua hal dapat disepakati dan ditetapkan dalam kontrak.

Dalam sistem hukum Hukum perdata mengatur kondisi validitas kontrak dalam bentuk penyebab yang dibolehkan, karena apa yang diperbolehkan di sini adalah tanpa paksaan (dwang), kesalahan (menggerutu), Bedrog (penipuan), penyalahgunaan keadaan (onrechtmatigdaad)

Harmonisasi Hukum Kontrak ASEAN

Harmonisasi undang-undang kontraktual negara-negara ASEAN pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dengan adanya pengaturan hukum yang berbeda dari negara-negara ASEAN di setiap negara. Harmonisasi hukum perdagangan ASEAN termasuk harmonisasi hukum perdagangan internasional, sedang dilakukan oleh ASEAN Pertemuan Resmi Hukum Senior (ASLOM) yang bertugas meninjau dan membahas harmonisasi hukum kontrak telah merekomendasikan kepada negara-negara ASEAN untuk mengubah atau membuat hukum kontrak sesuai dengan aturan yang berlaku secara universal. ASLOM Merekomendasikan untuk mengadopsi prinsip-prinsip hukum dari kontrak uang internasional di Indonesia Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG 1980) dan UNIDROIT Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional (UPICC 1994) yang kemudian direvisi pada 2010.

Latar belakang pendirian Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG 1980)

Selain dari Prinsip UNIDROIT, konvensi PBB lainnya yang memiliki pengaruh besar dalam kerangka harmonisasi hukum kontrak, yaitu Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) menghasilkan perjanjian tentang hukum material yang mengatur perjanjian jual beli. Konvensi Terkait dengan Hukum Seragam tentang Penjualan Barang Internasional 1964, yang masing-masing terdiri dari 2 buah Konvensi: Konvensi yang berkaitan dengan Hukum Seragam tentang Penjualan Barang Internasional (ULIS); dan Hukum Seragam tentang Pembentukan Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (ULF). ULIS dan ULF berupaya meningkatkan konvensi sebelumnya, yaitu Konvensi 1955 tentang Penjualan Barang Internasional yang Berlaku. Kelemahan 2 (dua) Konvensi Den Haag 1964 yaitu Konvensi tentang hukum yang berlaku tentang perdagangan internasional (Konvensi Terkait dengan Hukum Seragam Penjualan Barang Internasional (ULIS) dan Konvensi tentang Pembentukan kontrak penjualan dan pembelian internasional (Konvensi Terkait) pada Undang-undang yang Seragam tentang Pembentukan Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional) Kedua konvensi ini tidak disambut oleh banyak pengamat hukum, karena ketentuan yang terkandung dalam dua konvensi ini dipandang hanya mencerminkan tradisi hukum dan ekonomi yang berlaku untuk Kontinental Negara-negara Eropa Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG 1980) merupakan pengganti ULIS. Konvensi mengenai kontrak untuk penjualan dan pembelian barang-barang internasional telah diratifikasi di kota Wina pada tahun 1980.

CISG 1980 dipandang sebagai perjanjian internasional komprehensif pertama dalam bidang kontrak yang dibuat oleh negara-negara di dunia sejak Perang Dunia II. Latar belakang kehadiran CISG 1980 adalah karena peningkatan transaksi perdagangan internasional yang membutuhkan konvensi yang komprehensif, adanya berbagai sistem hukum yang mengatur kontrak perdagangan yang dipandang tidak terlalu kondusif bagi perdagangan internasional.

Latar Belakang Pendirian UNIDROIT

Perbedaan peraturan dan sistem hukum di setiap negara yang mendasari adanya penyatuan dan harmonisasi kontrak bisnis internasional. Tujuan utamanya adalah mempelajari untuk memodernisasi, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan hukum perdata, khususnya hukum perdagangan (perdagangan) antar negara atau antar kelompok negara. UNIDROIT pada tahun 1994 berhasil mengembangkan prinsip-prinsip umum yang dikenal sebagai UNIDROIT Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional (UPICC 1994) yang kemudian direvisi pada 2010.

Penerapan UPICC dalam kontrak bisnis internasional berlaku untuk negara-negara yang meratifikasinya, ada sekitar 62 negara hingga saat ini yang merupakan anggota UNIDROIT Negara Indonesia yang termasuk dalam keanggotaan UNIDROIT secara resmi pada 1 Januari 2009 berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 tahun 2008 tentang Ratifikasi Statuta Institut Internasional untuk Penyatuan Hukum Perdata. Mengacu pada UPICC, tahapan pembuatan kontrak internasional dapat dilihat dalam skema berikut:

Tahapan membuat kontrak internasional

ALIRAN KONTRAK

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here