Aspek Hukum Keagenan

A. Perkembangan Konsep Agen

Di Inggris dikenal sebagai Law of Agency adalah ekuivalen dari hukum tentang pengaturan vertikaldi belanda. Hukum Agensi Inggris membedakan antara agen, pelayan dan Kontraktor swasta. Pelayan dan agen diberi kuasa, namun tidak semua agen adalah pelayan. Sedangkan kontraktor independen diberi pesanan, tertapi bebas dalam mode dan gaya pelaksanaan ordernya.

Di belanda dikenal vertegenwoordiging adalah hubungan antara wakil (vertegenwoordiger) dan prisipal, yang bertindak sebagai wajah-tindakan wakil mengikat prinsipal (perawatan dini). Dengan kata lain Pengaturan vertikal adalah persetujuan tindakan-tindakan orang lain.

Pengaturan vertikal

Hukum belanda yang membedakan antara perwakilan langsung dan tidak langsung (middelijke vertegenwoordiging), yaitu:

Sebuah. Perwakilan langsung

Perwakilan yang memiliki banyak macam, yang paling sering digunakan adalah:

  1. Badan hukum terbatas oleh direksinya;
  2. Perwakilan berdasarkan pemberian kuasa (volmacht); dan
  3. Perwakilan dalam bentuk bewind, penguasa atas benda yang diambil dari pemiliknya dan dilimpahkan kepada orang lain yang ditunjuk (bewindvoeder) dan tugas pengelolaannya ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya bewind atas boedle pailit oleh kurator. Bewind dapat diumpamakan kepemilikan hukum sebagai cerminan kepemilikan yang adil dalam hukum inggris. Diperbolehkan dengan bewindvoeder, pemilik sah menguasai benda yang ditunjuk tetapi demi kepentingan orang lain.

b. Perwakilan tidak langsung

Perwakilan yang tidak langsung yang bertindak sebagai subyek hukum dalam melakukan tindakan yang mewakili sendiri dan yang terkait dengan hukum dari perbuatan itu hanya mengikat diri sendiri, dengan melibatkan dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri. Setelah itu barulah hasil dari tindakan hukum tersebt dipertanggungjawabkan kepada pihak yang diwakili.

Pengertian hukum keagenan yang disetujui di sini Hukum Agensi Inggris juga vertegenwoodiger Belanda tersebut, Di dalam KUHD Pengaturan tentang makelar, komisioner, dan ekspeditur. Pengertian dan fungsi makelar dan komisioner garis besar merupakan bagian yang menyediakan layanan dari pihak lain dengan tanggung jawab yang berbeda, secara umum makelar dan komisioner di bidang pemasaran dan distribusi bergeser pada agen dan distributor. Dari ketiganya yang paling berarti pengertian agen adalah komisioner.

Pengertian Komisioner Berdasarkan KUHD

Komisioner adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usahanya dengan melakukan perjanjian-perjanjian atas nama sendiri atau prinsipal. Dari pengertian komisioner, dapat disimpulkan bahwa komitmen komisioner dibedakan menjadi 2

Mekanisme Komisioner

1. Komisioner yang pertama

Dengan komitmen komisioner untuk membuat perjanjian dengan pihak lain. Dalam hal ini komisioner membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lain untuk dan atas namanya sendiri dengan mendapat komisi / provisi dari prinsipal. Hubungan hukum yang timbul dari perjanjian-perjanjian yang dibuat antara komisioner dan pihak lain tidak sesuai prinsipal. Pihak lain tidak memiliki hubungan hukum dengan prinsipal, maka pihak lain tidak dapat menggugat prinsipal yang menyetujui hal yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian yang dibuat olehnya dengan komisioner atas namanya sendiri. Untuk mudahnya dapat dilihat pada saat diminta ini:

Skema 1 komisioner

2. Komisioner yang kedua

Berkaitan dengan komisioner melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak lain untuk dan atas nama prinsipal. Hubungan hukum ini disetujui pada ketentuan persetujuan tertulis pada Pasal 1792 BW. Berdasarkan hal ini komisioner merupakan otoritas dari prinsipal, sehingga prinsipal bertanggung jawab langsung kepada pihak lain atas perjanjian-perjanjian yang dilakukan komisioner untuk dan atas nama prinsipal dengan pihak lain sesuai dengan apa yang dikuasakan. Untuk mudahnya dapat dilihat pada saat diminta ini:

Skema 2 komisioner

Undang Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 7 Undang-Undang ini mengakui tentang Distribusi Barang yang tidak dilakukan secara langsung dengan menggunakan rantai Distribusi yang bersifat umum, yaitu:

  1. distributor dan jaringannya;
  2. agen dan jaringannya; atau
  3. waralaba

Perlu diketahui sebelumnya bahwa Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus tentang agen. Peraturan yang digunakan sebagai agen resmi adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 / M-DAG / PER / 3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang dan / atau Jasa.

B. Pengertian Agen

Agen berasal dari bahasa latin lalu yang berarti mengerjakan sesuatu. Menurut Hill dalam bukunya yang berjudul Agensi & kemitraan, resolusi agen adalah hubungan fidusia yang dihasilkan dari perwujudan persetujuan oleh satu orang ke orang lain bahwa orang lain akan bertindak atas namanya dan tunduk pada kendali, dan persetujuan oleh tindakan lain.

Menurut Richard Stone dalam bukunya Prinsip Hukum Kontrak, “…situasi di mana satu orang (agen) memiliki kekuatan untuk membawa orang lain (kepala sekolah) ke dalam hubungan kontrak dengan pihak ketiga. ", Namun Richard juga mengatakan bahwa"Penting untuk diingat bahwa mendeskripsikan seseorang sebagai agen berarti mengidentifikasi suatu hubungan dan bukan pekerjaan"

Artikel 1792 BW tentang Pemberian Kuasa, yang menjelaskan itu:

Pemberian wewenang adalah suatu perjanjian dengan yang mana memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas nama yang mengatur suatu urusan

Persamaan Agen dan Komisioner

Perantara yang memberikan layanan dari satu pihak dengan pihak lain.

Perbedaan Agen dan Komisioner

AGEN

KOMISIONER

Sifat hubungan hukum tetap

Sifat hubungan hukum tidak tetap
Pemberian KuasaPemberian Kuasa Khusus
Bertindak untuk dan atas nama PrinsipalBertindak untuk dan atas nama sendiri dengan perintah dan pembiayaan komiten
Tidak ada peralihan hak barang / jasa dari prinsipal ke Agen

Ada peralihan hak barang / jasa dari komiten ke komisioner

Pertanggungjawaban tetap pada Prinsipal

Pertanggungjawaban tetap pada komisioner

Dapatkan upah pemasaranMendapat komisi dari hasil penjualan
Wajib memiliki STPTidak perlu disetujui

Karakteristik Agen berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 / M-DAG / PER / 3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan / Atau Jasa:

  1. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional
  2. Agen bertindak selaku diaktifkan
  3. Nama agen untuk dan atas nama prinsipalnya
  4. Hubungan hukum dituangkan dalam kontrak perjanjian keagenan
  5. Tujuan dibuatnya agen adalah untuk pemasaran barang dan / atau jasa
  6. Agen tidak perlu melakukan pemindahan hak atas barang dan / atau jasa yang dikuasakan oleh prinsipal

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 / M-DAG / PER / 3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan / Jasa Jasa, agen terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

  1. Agen

Perusahaan perdagangan nasional yang bergerak di bidang prinsip atas nama perjanjian yang berbasis di atas untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas bidang fisik dan / atau jasa yang diperlukan / dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

  1. Agen Tunggal

Perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak ekslusif dari prinsip berdasarkan kesepakatan sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu

  1. Sub Agen

Perusahaan perdagangan nasional yang bergerak di bidang pemberian hak atas nama penandatanganan perjanjian dengan agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

Setiap agen wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh Surat Tanda Pendaftaran (STP). Pendaftaran keagenan dilakukan oleh Menteri yang kemudian dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang kemudian dilimpahkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan. Bagi agen yang tidak menyetujui STP

  1. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali diserahkan-ikut sengan tenggang waktu 2 (dua) minggu persetujuan sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
  2. Jika tidak segera dilakukan pendaftaran setelah ada surat persetujuan tersebut maka sanksi yang diberikan merupakan pencabutan SIUP.

Sanksi juga diberikan agen pengganti Tidak ada persetujuan diterbitkan oleh Peraturan menteri yaitu pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, membahas kegiatan usaha, serta mengubah nama prinsipal, penunjukan status keagenan, merek, wilayah pemasaran, jenis barang, alamat perusahaan, penanggungjawab perusahaan yaitu:

  1. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu lalu sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan;
  2. Jika tidak dilakukan segera maka akan diberikan sanksi berupa penghentian sementara STP selama 6 (enam) bulan sejak pemberhentian sementara STP; dan
  3. Kapanpun pemberhentian sementara telah selesai maka harus dilakukan sebagaimana yang disetujui maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan STP.

C. Pengertian Prinsipal

Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang membentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang nenunjuk agen atau distributor ntk melakukan penjualan barang dan / atau jasa yang diperlukan / dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi 2 yaitu:

  1. Produsen Prinsipal, Prinsipal yang berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan / atau jasa yang diperlukan / dikuasai
  2. Pemasok prinsipal, Prinsipal yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sesuai dengan agen sesuai dengan lisensi yang diberikan prinsipal produsen

D. Hubungan Hukum Antara Agen dan Prinsipal

Didasarkan pada asas kebebasan yang diatur pada Pasal 1338 BW, Dijanjikan tidak disebutkan. Perikatan antara prinsipal dan agensi harus dibuat perjanjian tertulis dengan ketentuan berikut:

  1. Bagi agen barang dan / atau produksi luar negeri harus dibuat perjanjian yang dilegalisir oleh Notaris dan mendapatkan surat keterangan Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara Prinsipal.
  2. Bagi agen barang dan / atau jasa produksi dalam negeri harus terdiri dari perjanjian yang dilegalisir oleh Notaris.

E. Hak dan Kewajiban

  1. Agen berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal serta secara lengkap mendapatkan informasi tentang pengembangan produk
  2. Agen kewajiban terhadap kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan / atau jasa yang diageni
  3. Produsen Prinsipal yang memasok barang yang disponsori pemerintah dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purnajual dan pengadaan Jaminan atau persetujuan sesuai dengan perjanjian yang disetujui

F. Isi Perjanjian Keagenan

  1. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian
  2. Maksud dan tujuan persetujuan
  3. Status keagenan
  4. Jenis barang dan / atau jasa yang diperjanjikan
  5. Wilayah pemasaran
  6. Hak dan kewajiban masing-masing pihak
  7. Kewenangan
  8. Jangka waktu perjanjian
  9. Cara-cara pengakhiran perjanjian
  10. Cara-cara mengatasi perselisihan
  11. Hukum yang digunakan
  12. Tenggang waktu penyelesaian

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here